Kembangkan Rute Pelayaran Tol Laut, Pemerintah Libatkan Swasta

Kementerian Perhubungan selaku wakil pemerintah membuka peluang kepada pihak swasta untuk layanan kapal laut dengan jadwal tetap atau freightliner melalui program subsidi tol laut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan bahwa nantinya layanan ini akan dikerjakan oleh pihak swasta melalui mekanisme tender proyek.

Sugihardjo mengatakan, ”Jika dari swasta harus melalui tender, sehingga perlu waktu. Namun, jjika prosesnya ingin dipercepat, kami akan memberikan usulan pada Komite Kebijakan Publik untuk dikaji lagi lebih lanjut.”

Menurut Sugihardjo, rute pelayaran freightliner berbeda dengan rute perintis yang selama ini ditangani melalui mekanisme penugasan kepada BUMN. Sedangkan rute freightliner akan melalui pemberian subsidi.

Sugihardjo mencontohkan, jika sebelumnya pemerintah pernah memberi subsidi melalui pengadaan sarana angkutan darat dengan menyediakan bus Damri, maka untuk layanan freightliner akan diterapkan hal yang sama. Bahkan, kata Sugihardjo, bisa dilakukan penghematan karena pihak swasta sudah memiliki kapal, sehingga tidak perlu pengadaan sarana lagi.

Selain lebih hemat dan efisien, pemberian subsidi juga akan diberikan dalam jangka panjang. Subsidi tidak dihitung per tahun, namun lebih dari setahun. Jika terjadi kontrak jangka panjang, maka pihak swasta diharapkan dapat berinvestasi lebih besar.

Sugihardjo mengatakan, ”Kalau subsidinya hanya setahun, sulit untuk menghitung penyusutannya. Namun jika subsidinya lebih dari setahun, maka profitnya juga bisa dihitung. Apalagi kalau pemerintah yang beli sarananya, subsidinya bisa terkuras dengan cepat. Misalnya membeli kapal dari total subsidi mungkin yang tersisa hanya 10 persen karena kapalnya lebih mahal dari subsidi itu sendiri.”

Sementara itu, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menilkai langkah pemerintah membuka peluang subsidi tol laut untuk layanan angkutan laut berjadwal atau freightliner sangat baik.

”Kami mengapresiasi langkah pemerintah, tapi harus diperhatikan juga ketika ada angkutan ke daerah tujuan, kemudian ketika balik, apakah ada barang yang diangkut atau tidak. Maka dari itu, hal ini perlu ditinjau lagi apakah daerah tujuan itu berpotensi atau tidak.” ujar Carmelita.